Mandandi.com

  Norma adalah petunjuk hidup bagi tingkah laku manusia dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi (ancaman hukuman). Norma juga dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan-aturan bertindak yang dibenarkan untuk mewujudkan sesuatu yang penting, berguna, dan benar. Norma-norma mempunyai dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi sesorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Norma juga dipakai sebagai patokan perilaku, dan tata aturan yang berisi ukuran tingkah laku manusia yang baik dan benar. Norma bertujuan untuk menetapkan bagaimana tindakan dan tingkah laku manusia seharusnya. Norma yang berlaku di dalam masyarakar bertujuan untuk:  (1) menjamin keharmonisan hidup manusia secara pribadi dan dalam diri manusia tentram karena merasa tidak ada pelanggaran dan pertentangan batin (konflik kejiwaan). (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi negara dan sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Setiap produk hukum seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan-peraturan yang lain harus bersumber dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yang harus dipertanggungjawabkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warganegara Indonesia di manapun berada untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Perubahan tersebut sesuai ketentuan pasal 37 tentang Perubahan Un

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.   Oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum, yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang telah ada perubahan. Namun demikian, ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk meneguhkan MPR sebagai lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki wewenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, dan Pembukaan tidak termasuk

Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen peraturan negara di bawah Undang-Undang Dasar (Mahfud Md, 2010). Undang- Undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar. Artinya, undang-undang merupakan landasan operasional yang menjadi penentu bagi pelaksanaan penyelenggaraan   negara dan pedoman bagi perilaku masyarakat dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Sebagai aturan dasar atau pokok negara, undang-undang dasar berisi aturan- aturan umum yang masih merupakan norma hukum tunggal, dan berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III pasal 7 disebutkan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan MPR; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang di mulai pukul 11.30 WIB yang dibuka oleh pimpinan sidang Ir.Soekarno. Sidang PPKI membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah mengalami penyempurnaan, selain itu sidang juga membahas pasal-pasal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan.  Suasana  sidang  PPKI  tersebut  berlangsung dengan sangat demokratis.  Bung Karno sebagai pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk mengemukakan  pendapat.  Sebelum  sidang  PPKI  tanggal  18Agustus 1945 ditutup. Presiden Soekarno menunjuk 9 orang anggota sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Kesembilan anggota panitia kecil tersebut yaitu Oto Iskandardinata, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Wirahadikusumah, Dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ra

Rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pada tanggal 16 Juli 1945, setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, rancangan inilah yang   kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan dan penyempurnaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: •  Pembukaan Istilah “Mukadimah” atau kata “Pembuka Undang-Undang Dasar” diganti dengan “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Kalimat...”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya...” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan. •  Perubahan pada pasal-pasal 1) Pasal  4  ayat  (1),  berbunyi:  Presiden  Republik  Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan ditambah dengan kata- kata “menurut Undang-Undang Dasar”. 2) Pasal  4  ayat  (2),  menyatakan:  Pe

1) Periode Orde Lama a) Periode 1945 – 1950 Penerapan Pancasila  selama periode ini dapat disimpulkan sebagai berikut. •  Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah, antara lain adanya upaya- upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adanya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lain antara lain : Pemberontakan Partai Komunis Indonesia  (PKI)  di  Madiun  yang  terjadi  pada  tanggal  18 September 1948 bertujuan mendirikan Negara Soviet Indonesia berideologi komunis. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin Kartosuwiryo dengan tujuan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949. Kedua pemberontakan tersebut pada akhirnya bisa digagalkan. •  Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di negara Indonesia. Dalam kehidupan politik, si

a.  Konsep Bhinneka Tunggal Ika Substansi yang bersumber dan/atau berkaitan erat dengan konsep dan makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa (Winataputra, 2015). Substansi ini tidak lepas dari faktor demografis, geografis, dan sistem nasional Negara Indonesia yang multikultur sehingga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program yang tepat untuk mengembangkan komitmen warga negara berbhineka Tunggal Ika secara harmonis. Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto negara yang diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Keprabon Majapahit (Abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu atau Although in pieces yet One (Wikipedia). Motto ini digunakan sebagai illustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosio kultural dibangun di atas keanekaragaman (etnis, bud

Abdurrahman Wahid Sejak masa Orde Baru, Pancasila dijadikan seperangkat ideologi untuk menopang kekuasaan otoriter pemerintah. Anggota masyarakat, tokoh, maupun organisasi yang berusaha menyuarakan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah akan dianggap sebagai anti-Pancasila, tidak Pancasilais, dan lain-lain. Akibatnya, sejak reformasi yang berhasil melengserkan Soeharto, image rakyat Indonesia sangatlah buruk terhadap Pancasila.  Pancasila untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Pancasila dianggap sebagai sesuatu indoktrinasi pemerintah di segala bidang kehidupan dengan tujuan untuk menyeragamkan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hal itu berujung dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P-4. Dengan dicabutnya penataran P-4,  maka  lembaga  yang  mengurusnya,  yakni  BP-7  juga  turut dibubarkan.  Dengan seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada era reform