Soal TWK Bhinneka Tunggal Ika dan Tata negara

Soal SKD TWK ( Tes Wawasan Kebangsaan) Tentang Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara  beserta jawaban yang bisa dilihat langsung buka tutup atau menggunakan spoiller

berikut adalah beberapa TWK Soal Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara

Soal Bhinneka Tunggal Ika dan Tata Negara

1. Di era globalisasi ini banyak sekali sisi negative yang harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi yaitu …

a) Eksklusivisme

b) Proaktif

c) Kuriositas

d) Optmisme

e) Profesionalisme

1. Eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat sehingga paham ini harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi. Sedangkan proaktif (lebih aktif), kuriositas (keingintahuan), optimism (paham yang meyakini dan melihat segala sesuatu dari yang baik), profesionalisme (mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional) (A)

2. Kujang merupakan senjata tradisional yang berasal dari …

a) Sumatera Barat

b) Jawa Barat

c) Kalimantan Barat

d) Sulawesi Selatan

e) Papua

2. Kujang adalah senjata tradisional yang bersal dari Jawa Barat sedangkan Sumatera Barat= Karih, Kalimantan Barat = Mandau, Sulawesi Selatan = Badik, Papua= Pisau Belati (B)

3. Di dalam kehidupan, seorag pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggung jawabkannya. Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah …

a) Ing Ngarso Sung Tulodo

b) Ing Madya Mangun Karso

c) Tut Wuri Handayani

d) Demokrasi Pancasila

e) Bhinneka Tunggal Ika

3. Arti tut wuri handayani (dari belakang seorang guru harus bias memberikan dorongan dan arahan), ing madya mangun karsa (di tengah atau antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik), sehingga pilihan yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah tut wuri handayani. (C)

4. Rumah adat Tongkonan berasal dari Provinsi …

a) Sulawesi Selatan

b) Sulawesi Utara

c) Sulawesi Tengah

d) Sulawesi Tenggara

e) Maluku

4. Rumah adat Sulawesi Selatan (Rumah Tongkonan) Rumah adat Sulawesi Utara (Rumah Mongondow) Rumah adat Sulawesi Tengah (Rumah Saoraja) Rumah adat Sulawesi Tenggara (Rumah Istana Buton) Rumah adat Maluku (Rumah Baileo) (A)

5. Tari Maengket merupakan tarian khas daerah yang berasal dari ...

a) Bali

b) Belitung

c) NTB

d) Jawa Timur

e) Sulawesi Utara

5. Tari maengket merupakan tarian rakyat yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. (E)

6. Kata Bhineka Tunggal Ika pertama ditulis dalam kitab Sutasoma, karangan..

a. Mpu Kanwa

b. Mpu Triguna

c. Mpu Panuluh

d. Mpu Tantular

e. Mpu Prapanca

6. Cukup jelas. (D)

7. Aspek kesatuan berdasarkan sumpah pemuda yaitu..

a. Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa

b. Aspek satu nusa, aspek satu rakyat dan aspek satu bahasa

c. Aspek satu negara, aspek satu bangsa dan aspek satu bahasa

d. Aspek satu nusa, aspek satu bangsa dan aspek satu perjuangan

e. Aspek satu nusa, aspek satu negara dan aspek satu bahasa

7. Cukup jelas. (A)

8. Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali...

a. Pasal 6A ayat (3)

b. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B

c. Pasal 25A

d. Pasal 26 ayat (1)

e. Pasal 29 ayat (1)

8. Cukup jelas. (E)

9. Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu vertikal dan horisontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal yaitu...

a. Suku

b. Ras

c. Jabatan

d. Bahasa

e. Adat-istiadat.

9. Perbedaan vertikal berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman). (C)

10. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu, kecuali...

a. Kesatuan sejarah

b. Kesatuan cita-cita

c. Kesatuan nasib

d. Kesatuan kebudayaan

e. Kesatuan asas kerohanian

10. Cukup jelas. (B)

11. Norma atau aturan utama yang menetapkan kaidah tentang hubungan antara pribadi manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta lingkungan hidup adalah norma ....

a) Agama

b) Filsafat

c) Kesusilaan

d) Hukum

e) Kesopanan

11. Cukup jelas. (D)

12. Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, disebut norma....

a) Hukum

b) Agama

c) Filsafat

d) Kesusilaan

e) Adat

12. Pengertian norma hukum adalah undang-undang, peraturan, ketentuan, dan sebagainya yang dibuat oleh negara. Norma hukum biasanya bersifat tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan konkret bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berprilaku maupun dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya. Norma hukum dibuat oleh badan yang berwenang untuk mengatur hubungan antarwarga suatu masyarakat, antarwarga Negara, dan antara warga Negara dengan pemerintahnya. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, jika dilanggar, sanksinya adalah berupa hukuman. Itu sebabnya keberlakuan norma sifatnya tegas dan pasti, karena ditunjang dan dijamin oleh hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya. (A)

13. Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur kecuali....

a) Utusan daerah

b) Utusan golongan

c) Utusan partai politik

d) Utusan TNI

e) Utusan pemerintah

13. kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur seperti utusan daerah, golongan, politik, TNI. (E)

14. Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945....

a) Bab X Pasal 27 (1)

b) Bab X Pasal 27 (2)

c) Bab X Pasal 28 (1)

d) Bab XII Pasal 30 (1)

e) Bab XII Pasal 30 (2)

14. Bab XII Pasal 30 (1) menjelaskan tentang pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (D)

15. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam....

a) Hukum privat

b) Hukum pidana

c) Hukum perdata

d) Hukum administrasi negara

e) Hukum Publik

15. Cukup jelas (D)

16. APBN ditetapkan dengan persetujuan …

a) DPR

b) Presiden

c) MA

d) MPR

e) Kejaksaan Agung

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN dan Pertaggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. (A)

17. Hak budget dimiliki oleh …

a) Presiden

b) MPR

c) Kejaksaan Agung

d) DPR

e) MA

17. Hak DPR untuk mengajukan rancangan RAPBN disebut hak budget. (D)

18. Pemisahan kekuasaan pada tiga lembaga yang berbeda (legislatif, yudikatif, eksekutif) disebut …

a) Trias Politika

b) Triumvirat

c) Magnum Opus

d) Monarki

e) Tirani

18. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda (legislative, yudikatif, eksekutif) disebut Trias politika. (A)

19. Bila Presiden dan Wakil Presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh …

a) Ketua MPR

b) Menteri dalam Negeri

c) Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan

d) Menteri Luar Negeri

e) Menteri Pertahanan

19. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD 19945, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama. (C)

20. Pengangkatan Hakim Agung diusulkan oleh

a) Komisi Yudisial

b) DPR

c) Mahkamah Agung

d) BPK

e) MPR

20. Komisi yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU No 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. (A)

21. Berikut Ini yang merupaan tugas dan wewenang Makamah Agung adalah …

a. Memeriksa dan memutus permohonan di tingkat banding

b. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hokum tetap

c. Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi

d. Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undanga di atas undang-undang

e. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara

21. Diminta ataupun tidak, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara. (E)

22. Yang bukan merrupakan hak anggota MPR adalah …

a) Hak memilih dan dipilih dan hak menentukan sikap

b) Hak imunitas dan hak protokoler

c) Hak angket dan hak interpelasi

d) Hak membela diri dan hak imunitas

e) Hak keuangan dan administrative

22. Hak anggota MPR menurut peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 antara lain adalah hak mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945, hak menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administrative. (C)

23. Berikut ini adalah beberapa tugas dan wewenang MPR RI, kecuali …

a) Mengubah dan menetapka undang-undang

b) Melantik presiden dan/atau wakil presiden

c) Memutuskan usul DPR terkait pemakzulan presiden

d) Mengaji system ketatanegaraan

e) Memasyarakatkan ketetapan MPR

23. Seharusnya adalah mengubah dan menetapkan UUD. (A)

24. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (“rechsstaat”) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (“machsstaat”). Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus ....

a) Berdasarkan pemerintah

b) Berdasarkan hukum

c) Mengacu pda kebutuhan

d) Merujuk pada kepentingan

e) Menuruti keinginan penguasa

24. Cukup jelas (B)

25. Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...

a) Hak Menyampaikan Usul

b) Hak Imunitas

c) Hak Interpelasi

d) Hak Protokoler

e) Hak Membela Diri

25. Hak anggota DPD antara lain adalah hak menyampaikan usul dan pendapat, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan dan administratif. (C)

26. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah....

a) Pancasila

b) UUD 1945

c) Ketetapan-ketetapan MPR

d) Supersemar

e) Undang-undang

26. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945. (B)

27. Peraturan-peraturan di negara Republik Indonesia mempunyai hierarki tertentu. Di antara peraturan perundang-undangan berikut, yang terendah kedudukannya dari yang lain adalah ....

a) Undang-undang

b) Keputusan MPR

c) Keputusan Presiden

d) Ketetapan MPR

e) Undang Undang Dasar

27. Pasal 7 ayat 1 “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” terdiri atas: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (A)

28. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur dari hukum adalah...

a. tidak mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

b. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c. peraturan itu bersifat memaksa.

d. sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.

e. mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum.

28. Cukup jelas. (A)

29. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut

a. statue

b. custom

c. Jurisprudensi

d. treaty

e. doktrin

29. Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. (C)

30. Sumber hukum dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut

a. statue

b. custom

c. Jurisprudensi

d. treaty

e. doktrin

30. Kebiasaan (custom/adat), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran. (B)

Baca Juga

Bagikan Artikel