Tahun 1951-1956 berdasarkan UU NIT Nomor 44 Tahun 1950 Pulau Sumbawa pemerintahaannya disebut sebagai Daerah I Pulau yang meliputi 3 (tiga) daerah SWAPRAJA yakni Dompu, Bima dan Sumbawa. Dompu. secara resmi mendapat status sebagai daerah Swapraja sejak tanggal 12 September 1947 dan selanjutnya diangkat Sultan Dompu terakhir (Sultan Muhammad Tajul Arifin Siradjuddin) sebagai Kepala Daerah Swaparaja Dompu.

Secara resmi Daerah Swapraja Dompu mendapat status Kabupaten sejak tahun 1958, atau sejak dikeluarkannya Undang undang nomor 64 tahun 1958 dan Undang-undang nomor 69 tahun 1958. Sebelumnya, Dompu berstatus sebagai daerah atau wilayah Kesultanan yaitu Kesultanan Dompu dengan Sultan terakhir yakni M.Tajul Arifin Siradjuddin Tahun 1947, Kesultanan Dompu berubah status menjadi Daerah Swapraja, kemudian Daerah Swatantra Tingkat II Dompu melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 29 Oktober 1958 nomor Up.7/14/34 diangkatlah pejabat sementara (PS) Kepala Daerah Dompu MT.Arifin Siradjuddin sebagai Bupati pertama di Dompu hingga tahun 1960. Saat itu wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berstatus sebagai wilayah propinsi Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara)

Selanjutnya pada tahun 1960 hingga 1966, Dompu berubah status menjadi Daerah Tingkat II Dompu dengan Bupati H. Abdurrahman Mahmud sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat II Dompu. Kemudian pada tahun 1967 jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu dijabat oleh pelaksana tugas (PJS) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu I Gusti Ngurah

Tahun 1967 hingga 1979, selama dua periode. kabupaten Dompu di pimpin oleh seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat yakni Letkol. TNI. H. Suwarno Atmojo. Selanjutnya pada tahun 1979 hingga 1984. Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu kembali di pimpin oleh perwira menengah TNI angkatan Darat yakni Letkol. TNI. H. Heru Sugiyo

Sejak tahun 1984, Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu kembali dipimpin oleh seorang putra terbaik daerah yakni Drs. H. Moh. Yakub, MT (1984-1989). Tahun 1989 hingga 1994, putra terbaik daerah Dompu Drs. H. Umar Yusuf memimpin kabupaten Daerah Tingkat II Dompu, selanjutnya pada tahun 1994 hingga 1999. kepemimpinan di Bumi Nggahi Rawi Pahu Dompu dilanjutkan oleh seorang putra terbaik Dompu yakni Drs. H. Hidayat Ali.

Pada tahun 1999, seperti daerah-daerah lain di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, seiring dengan era roformasi, Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu berubah status menjadi Daerah Otonom hingga sekarang ini. Sejak ditinggalkan Drs. H. Hidayat Ali sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu, jabatan Bupati Dompu saat itu lowong dan di isi oleh pejabat sementara selama satu tahun yakni Drs. H.Lalu Djafar Suryadi (1999-2000). Pejabat sementara bupati mempunyai tugas penting salah satunya yakni menghantarkan masyarakat Dompu untuk kembali memilih Bupati definitif melalui pemilihan para wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif DPRD Kab. Daerah Tingkat II Dompu saat itu.

Bulan Februari tahun 2000, hasil pemilihan Kepala Daerah Tingkat II Dompu melalui lembaga legislatif akhirnya ditetapkan H.Abubakar Ahmad, SH sebagai Bupati Kabupaten Dompu untuk periode tahun 2000 hingga 2005. Waktu terus berjalan seiring perkembangan kehidupan masyarakat di dana Dompu, tanggal 23 bulan Maret tahun 2005, Jabatan H. Abubakar Ahmad, SH sebagai Bupati Kabupaten Dompu berakhu, selanjutnya. sambil menunggu pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Dompu, jabatan Bupati Dompu saat itu di jabal sementara oleh kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB drh. H. Abdul Mutholib M.M. Kurang dari 6 bulan. H. Abdul Mutholib mengendalikan roda pemerintahan di Kabupaten Dompu sekaligus menghantarkan masyarakat Dompu melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk yang pertama kalinya

Tanggal 9 Agustus tahun 2005, H. Abubakar Ahmad, SH kembali memimpin Kabupaten Dompu untuk periode kedua berpasangan dengan salah seorang tokoh muda di Dompu sebagai Wakil Bupati Dompu yakni H. Syaifurrahman Salman, SE. 

H Abubakar Ahmad, SH dan H. Syaifurrahman Salman, merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu pertama yang di pilih secara langsung oleh masyarakat Bumi Nggahi Rawi Pahu. Waktu terus berjalan. lembaran demi lembaran sejarah terus menoreh seiring perjalanan kehidupan masyarakat Kabupaten Dompu. Bulan Juli tahun 2007, Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, SH meletakkan jabatannya sebagai Bupati Dompu, dan selanjutnya pada tanggal 31 Juli tahun 2007, Wakil Bupati Dompu H.Syaifurrahman Salman, SE dilantik sebagai Bupati Dompu menggantikan H. Abubakar Ahmad, hingga masa akhir jabatannya pada bulan Agustus tahun 2010. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober tahun 2010, Drs.H.Bambang M. Yasin dan Ir H Syamsuddin HM. Yasin MM, dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2010 - 2015.

Beberapa catatan penting yang terjadi di Dompu setelah Proklamasi Kemerdekaan

- Tanggal 13 September 1945 dibentuk Panitia Khusus Persiapan Pembentukan Badan-Badan Kemerdekaan di Tente Bima. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya di bawa ke Dompu oleh Abdullah M Amin dan Abubakar Djafar 

- Tanggal 14 september 1945, kedua utusan tersebut menemui Jeneli Dompu M. Amin daeng Emo, Jeneli kempo M Nur Amin serta para tokoh-tokoh pejuang di Dompu untuk membentuk Panitia Persiapan Badan-Badan Kemerdekaan Bulan September 1945 hingga Bulan Oktober 1945 dibentuk KNI Dompu. Badan Kelaskaran BKR TKR. Laskar API.

- Tanggal 30 Oktober 1945, diadakan Apel akbar Bendera Merah Putih dilapangan bola Karijawa Dompu sebagai unjuk kekuatan dari Laskar-laskar yang sudah dibentuk tersebut

- Tanggal 22 November 1945, dibacakan maklumat dari Sultan Bima yang isinya antara lain menyebutkan bahwa: "Kesultanan Bima - Dompu berdiri dibelakang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (saat itu Dompu masih berada dibawah kekuasaan Kesultanana Bima)

- Tanggal 19 Januari 1946, NICA mendarat di Dompu

- Tanggal 16 Juli 1946 diadakan konferensi Malino (Goa Sulawesi Selatan) yang dipimpin oleh DR. H.J. Van Mook, dimana pulau Sumbawa diwakili oleh Sultan Sumbawa yakni Sultan M. Kaharuddin. Dalam konferensi tersebut di putuskan bahwa Indonesia berbentuk sebagai Negara Serikat (RIS).

- Tanggal 24 Desember 1946 terbentuk Negara Indonesia Timur (NIT) hasil konferensi di Denpasar Bali. Pulau bali, Pulau Lombok dan pulau Sumbawa masuk dalam wilayah provinsi sunda Kecil (NTB). Hal itu tertuang dalam lembaran Hindia Belanda (stb. Nomor 143 tahun 1946).

- Tanggal 9 Januari 1947 keluar keputusan Pemerintah Kerajaan Bima tentang pembentukan Raad Bima-Dompu yang merupakan Dewan penasehat serta anggotanya diangkat oleh pemerintah Kerajaan Bima. Tanggal 27 Februari 1947 terbentuk federasi Pulau Sumbawa di Sumbawa Besar dan pemerintahaan dijalankan oleh Dewan Raja-Raja federasi tersebut. 

- Tanggal 12 September 1947, MI Anfin Siradjuddin diangkat kembali sebagai Sultan Dompu melalui keputusan Residen Timur Nomor. la tentang Kerajaan Dompu dipulihkan kembali setelah sebelumnya sempat bergabung dengan pemerintahaan Kerajaan Kesultanan Bima

- Tanggal 23 Agustus 1948 Undang-Undang Federasi Pulau Sumbawa ditetapkan oleh dewan Raja Raja Pulau Sumbawa Tanggal 1 Januari 1949, Dewan Raja-Raja dig anti dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-PS) Pulau Sumbawa dan Dewan Perwakilan Setempat (DPS).

- Tanggal 18 Januari 1949 dilantik anggota DPR-PS yang beranggotakan 21 orang. 8 orang wakil dari Bima, 6 Sumbawa dan 3 orang wakil dari Dompu serta 4 orang wakil dari golongan minoritas.

- Tanggal 27 Desember 1949 pemulihan kekuasaan Negara Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), berdiri Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

- Tanggal 29 Oktober 1958 Menteri dalam Negeri mengeluarkan keputusan nomor xx Up.7/14/34 tentang pengangkatan para PS.Kepala Daerah Swatantra tingkat II se-NTB. Untuk Dompu diangkat MT.Arifin Siradjuddin sebagai Kepala Daerali Swatantra Tingkat II Dompu.

- Tanggal 17 Desember 1958, untuk tingkat NTB diangkat Pejabat sementara sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat I NTB yakni R.Ar. Muhammad Ruslan Cakraningrat.

Baca Juga

Bagikan Artikel