16. Lembaga co-legislator atau berperan dalam proses legislatif adalah ...

A.  Mahkamah Agung

B.  Komisi Yudisial

C. DPR 

D. MPR 

E.  DPD

16. Jawaban: E

17. Salah satu lembaga negara yang betugas mengatur semua pelaksanaan pemilu agar dapat terselenggarakan sesuai dengan asas pemilu adalah ...

A.  MPR

B.  DPR

C.  Komisi Pemilihan Umum

D.  Komisi Yudisial

E.  Mahkamah Konstitusi

17. Jawaban: C

18. Badan Pengawas Keuangan (BPK) merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, yaitu ...

A.  Pasal 23 Ayat 5

B.  Pasal 5 Ayat 3

C.  Pasal 23 Ayat 2

D.  Pasal 5 Ayat 2

E.  Pasal 23 Ayat 3

18. Jawaban: A

19.    Keuangan negara diatur dalam ...

A.  Undang-Undang No.20 Tahun 2004

B.  Undang-Undang No.19 Tahun 2003

C.  Undang-Undang No.18 Tahun 2004

D.  Undang-Undang No.17 Tahun 2003

E.  Undang-Undang No.16 Tahun 2004

19. Jawaban: D

20. Lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA) disebut ...

A.  Mahkamah Konstitusi

B.  Mahkamah Agung

C.  Komisi Yudisial 

D.  Hakim Agung 

E.  Jaksa Agung

20. Jawaban: A

21. Presiden  memegang  kekuasaan  tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) termasuk salah satu tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945 pada pasal ...

A.  Pasal 5

B.  Pasal 10

C.  Pasal 15

D.  Pasal 20

E.  Pasal 25

21. Jawaban: B

22. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR merupakan tugas dan wewenang dari ...

A.  MPR

B.  Mahkamah Agung

C.  Komisi Yudisial

D.  Presiden dan Wakil Presiden

E.  Mahkamah Konstitusi

22. Jawaban: D

23. Tugas  dan  wewenang  presiden  dan wakil presiden dalam UUD 1945 Pasal 14 adalah presiden memberikan grasi dengan pertimbangan ... 

A. DPR

B. MPR

C. Mahkamah Agung

D. Komisi Yudisial

E. Mahkamah Konstitusi

23. Jawaban: C

24. Presiden  memberi  gelar,  tanda  jasa, dan lain-lain tanda atau kehormatan menurut ...

A.  Peraturan Pemerintah

B.  Undang-Undang

C.  Pancasila

D.  Hukum yang berlaku

E.  Prestasi yang dicapai

24. Jawaban: B

25. Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada presiden merupakan bunyi UUD 1945 pada Pasal ...

A.  Pasal 20

B.  Pasal 18

C.  Pasal 16

D.  Pasal 14

E.  Pasal 12

25. Jawaban: C

26. Presiden berhak mengangkat menteri- menteri sebagai ...

A.  Penasehat Presiden

B.  Pembantu DPR 

C.  Penasehat MPR

D.  Pembantu Presiden

E.  Pembimbing MA

26. Jawaban: D

27. Sejarah   terbentuknya   DPR   dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di sebuah Gedung, yaitu....

A. Gedung Kebudayaan

B. Gedung Kepresidenan

C. Gedung Olahraga

D. Gedung Kesenian

E. Gedung Pahlawan

 

27. Jawaban: D

28. Masa jabatan anggota DPR adalah selama ...

A.  Lima tahun

B.  Empat tahun

C.  Tiga tahun 

D.  Dua tahun 

E.  Satu tahun

28. Jawaban: A

29. MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan merupakan peraturan DPR yang tertuang dalam Undang- Undang, yaitu ...

A.  UU Nomor 24 Tahun 2009

B.  UU Nomor 25 Tahun 2009

C.  UU Nomor 26 Tahun 2009

D.  UU Nomor 27 Tahun 2009

E.  UU Nomor 28 Tahun 2009

29. Jawaban: D

30. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan DPD merupakan tugas dan wewenang dari ...

A.  Komisi Yudisial

B.  Mahkamah Konstitusi

C.  DPR 

D.  MPR

E.  Mahkamah Agung 

30. Jawaban: C

31. Salah satu tugas dan wewenang dari DPR adalah memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pertimbangan ...

A.DPD

B.MPR 

C. Presiden

D.Komisi Yudisial

E.Mahkamah Konstitusi

31. Jawaban: A

32. DPR  memiliki  tugas  dan  wewenang dalam memberikan persetujuan calon hakim agung untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden yang

A.  MPR

B.  DPD

C.  Presiden

D.  Komisi Yudisial

E. .  Mahkamah Agung

32. Jawaban: D

33. Dalam tugas dan wewenang DPR, DPR berhak mengajukan calon anggota hakim agung kepada Presiden sebanyak

A.  Enam calon

B.  Lima calon

C.  Empat calon

D.  Tiga calon

E.  Dua calon

33. Jawaban: D

Baca Juga

Bagikan Artikel