a.  Situasi Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Masa  Demokrasi  Liberal  adalah  masa  ketika  pemerintah  Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang- undang negara. Masa Demokrasi Liberal disebut pula masa Demokrasi Parlementer, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip parlemen. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6

Juli 1959.Pada masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilas pemerintahan.Hal ni dibuktikan dengan munculnya gerakan separatis pemberontakan di berbagai daerah dan jatuh bangunnya kabinet.  Hanya  dalam  rentang  waktu  10  tahun terdapat 8kali pergantian kabinet yaitu:

1)      Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)

Kabinet  ini  merupakan  koalisi  dari  beberapa  partai  dengan  intinya  Partai Masyumi. Program kabinet ini antara lain:

  Usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban

  Konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan

  Perbaikan institusi Angkatan Perang

  Penyelesaian Irian Barat

  Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan luar negeri pemerintahan Natsir adalah bebas dan netral namun tetap bersimpati pada negara–negara Barat. Pada bulan September 1950 Indonesia diterima sebagai anggota PBB (Ricklefs,1991: 363). Sementara itu permasalahan yang dihadapi kabinet tersebut adalah:

•  Terganggunya  stabilitas  keamanan  (adanya  pemberontakan  RMS dan DI/TII Kartosuwiryo).

•  Kegagalan membentuk pemerintahan koalisi antara Masyumi dan PNI

•  Belanda menolak pengembalian atas Irian Barat (hasil keputusan    KMB, masalah  Irian  Barat  akan  diselesaikan  dalam  kurun  waktu  satu  tahun setelah KMB tahun 1949).

Kegagalan perundingan Indonesia-Belanda tentang Irian Barat, menimbulkan mosi  tidak  percaya  dari  parlemen  terhadap  pemerintahan  Natsir.  Krisis  ini bertambah dengan adanya mosi dari Hadikusumo (PNI) berkaitan pencabutan PP  no  39/1950  tentang  DPRS  dan  DPRDS  yang  diakomodasi  parlemen sehingga kabinet Natsir jatuh.

2)      Kabinet Sukiman (April 1951-Pebruari 1952)

Setelah kabinet Natsir jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi)  dan  Sidik  Joyosukarto  (PNI)  untuk  membentuk  kabinet  koalisi. Program kabinet ini adalah:

•  Pelaksanaan politik Luar negeri bebas aktif

•  Perjuangan diplomasi merebut Irian Barat

•  Persiapan penyelenggaraan Pemilu I

•  Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat dan perbaikan hukum agraria

•  Keamanan, menjamin keamanan dan ketenteraman.

Kabinet Sukiman akhirnya jatuh disebabkan dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dengan melakukan persetujuan MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika Serikat tahun 1951. MSA merupakan persetujuan   bantuan   ekonomi   dan   persenjataan   dari   USA   kepada Indonesia.

3)      Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953)

Program kabinet Wilopo adalah:

•  Persiapan Pemilu (pemilihan konstituante,DPR dan DPRD)

•  Kemakmuran, pendidikan dan keamaanan

•  Pelaksanaan politik bebas aktif

•  Pengembalian Irian Barat dalam NKRI Permasalahan yang dihadapi kabinet Wilopo adalah:

•  Munculnya gerakan separatis

•  Keadaan perekonomian dan politik belum membaik

•  Persoalan Irian Barat belum selesai

•  Munculnya peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa 17 Oktober terjadi ketika sekelompok perwira militer yang kehilangan jabatannya    disebabkan  mereka  memaksa Presiden Sukarno  untuk membubarkan parlemen (Herbert Feith, 1995:14). Hal ini bermula dari usaha perwira militer seperti Kepala Staf Angkatan Perang Repubklik Indonesia Kolonel T.B. Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A H Nasution berencana melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi kekuatan TNI dengan memperkecil jumlah prajurit namun berjiwa profesional dan berdisiplin. Rencana rasionalisasi tersebut dalam  rangka penghematan  Anggaran  Belanja  Negara. Program tersebut ditentang oleh kalangan militer sendiri terutama dari mantan pasukan   PETA   dan   Laskar–laskar   serta   Parlemen.   

Bahkan   parlemen mengadakan sidang menuntut diadakannya pergantian pucuk pimpinan militer. Sementara itu pihak TNI mengganggap bahwa apa yang dilakukan parlemen sebagai bukti bahwa DPRS melakukan intervensi dalam urusan internal TNI–AD. Akhirnya tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi yang diprakarsai militer mendesak  pada  presiden  untuk  membubarkan   DPRS.   Presiden   Sukarno menolak tuntutan tersebut bahkan A.H. Nasution dicopot dari jabatannya diganti dengan Kolonel Bambang Sugeng.

Dampak dari peristiwa tersebut mempengaruhi masalah pemerintahan termasuk kedudukan kabinet Wilopo. Kabinet ini semakin lemah ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Timur. Kasus Tanjung Morawa bermula pihak keamanan berusaha memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik Belanda. Hal ini berkaitan dengan  hasil persetujuan KMB yang mengijinkan pengusaha-pengusaha asing kembali mengurusi tanah-tanah perkebunannya yang ditinggalkannya. Penghuni liar tersebut telah dihasut oleh PKI untuk mempertahankan tanahnya sehingga terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan korban pada masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada presiden Sukarno.

4)      Kabinet Ali Sastroamidjoyo I(Juli 1953-Juli 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan partai NU serta partai-partai kecil lainnya. Sementara Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) berada diluar pemerintahan. Program kerja kabinet ini antara lain:

•  Pengindonesiaan   perekonomian   dan   memberi   kesempatan   kepada pengusaha pribumi. 

•  Pelaksanaan perekonomiaan Ali Baba yaitu kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghua dalam bidang perekonomian di Indonesia.

Program kabinet Ali I yang menonjol adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 –25 April 1955. Dalam KAA tersebut juga merekomendasikan dukungan kepada Indonesia tentang masalah Irian Barat. Pada akhirnya kabinet ini juga mengembalikan mandatnya pada presiden tanggal 24 Juli 1955. Penyebabnya adalah masalah pergantian KSAD (Komando Staf Angkatan  Darat)  yang  masih  berkaitan  dengan  peristiwa  17  Oktober  1952. Kabinet  Ali  berkeinginan  mengangkat  KSAD  dari  kelompok  TNI  yang  anti peristiwa 17 Oktober yaitu Kolonel Bambang Utoyo namun petinggi TNI menolak dengan alasan bahwa dalam tradisi TNI, pengangkatan KSAD didasarkan pada senioritas dan kecakapan (Muhaimin, 2002:84). 

Parlemen akhirnya mengajukan mosi  tidak  percaya  kepada  Kabinet  Ali     yang     dianggap  tidak  mampu menghadapi tekanan TNI-AD sehingga   mengembalikan mandatnya kepada presiden.  Meskipun  menurut  sistem  politik  bahwa  yang  dapat  menjatuhkan kabinet adalah partai-partai politik di parlemen tetapi momen jatuhnya kabinet Ali I disebabkan oleh kekuatan Angkatan Darat. Namun kabinet ini merupakan kabinet terlama yang dapat bertahan pada masa demokrasi parlementer.

5)      Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

Setelah berlangsung perundingan   yang rumit pasca jatuhnya Kabinet Ali yang pertama  (  Ali  I),Burhannudin  Harahap  (Masyumi)  berhasil  menyusun  kabinet yang  didukung  oleh  Masyumi,PSI  dan  Partai  NU.  Program  kabinet  tersebut antara lain:

•  Pemberantasan korupsi (antara lain dengan menangkap mantan Menteri Kehakiman  Kabinet  Ali  I  yaitu  Jody  Gondokusumo  dengan  tuduhan korupsi).

•  Pelaksanaan pemilu I Untuk mengurangi  ketegangan dengan militer, Perdana  Menteri  Burhannudin mengangkat  kembali  A.  H  Nasution   sebagai  KSAD.   Hal  ini  disebabkan pemerintah menginginkan dukungan militer untuk menjaga stabilitas keamanan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilu. 

Kabinet Burhanudin berhasil menyelenggarakan pemilu I di Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut:

–29 September 1955 memilih anggota DPR

–15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante

6)      Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957)

Kabinet Ali II merupakan kabinet koalisi partai–partai besar hasil pemilu 1955 kecuali PKI sehinggga terdiri atas PNI,Masyumi dan Partai NU. Program kabinet  tersebut  disebut  dengan  Rencana  Lima  Tahun,  dengan  agenda sebagai berikut:

•  Perjuangan merebut Irian Barat

•  Pembentukan daerah-daerah otonom

•  Pemilihan anggota DPRD

•  Perbaikan nasib buruh dan pegawai

•  Menyehatkan keuangan negara

•  Pergantian ekonomi kolonial menjadi nasional (Notosusanto,1977:96). Permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  kabinet  dalam  melaksanakan agenda pemerintahan adalah:

•  Timbulnya semangat anti Cina di masyarakat

•  Hubungan memburuk dengan Belanda karena pengingkaran pemerintah Indonesia terhadap persetujuan hutang-hutangnya dalam kesepakatan KMB

•  Penyelundupan barang-barang import

•  Ketidakpuasan daerah (terutama Sumatera dan Sulawesi) tentang alokasi beaya pembangunan antara daerah dan pusat.

7)      Kabinet Djuanda (April 1957–Juli 1959)

Kabinet tersebut merupakan Zaken Kabinet, dengan programnya terdiri 5 (lima) pasal (Panca Karya) sehingga disebut kabinet karya Program kerjanya adalah:

•  Membentuk Dewan Nasional

•  Normalisasi situasi negara dan mempergiat pembangunan

•  Perjuangan merebut Irian Barat

•  Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB ( Notosusanto,1977:98). 

Posisi kabinet Djuanda sangat kuat karena negara dalam keadaan bahaya sehingga yang berperan adalah presiden dan TNI sehingga parlemen tidak dapat mengeluarkan mosi untuk menjatuhkan kabinet. Pemerintah juga membentuk Dewan Nasional yang diketuai Sukarno, bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat serta bertugas sebagai penasehat dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan. Namun pada prakteknya, pembentukan Dewan Nasional tersebut untuk memperkuat  otoritas  Sukarno  serta  sebagai  forum  tandingan  bagi  pengaruh partai-partai politik di pemerintahan. Dewan Nasional yang ektra-konstitusional tersebut menurut Sukarno berkedudukan lebih tinggi dari kabinet karena dewan tersebut mencerminkan seluruh bangsa sedangkan kabinet hanya mencerm inkan parlemen (Mahfud M D,2000: 54).

Dalam perkembangannya, pemerintahan tetap tidak berhasil mengatasi berbagai krisis, bahkan pergolakan di daerah semakin meningkat. Para perwira militer di daerah seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, Let. Kol Ahmad Husein dan Let. Kol Samual mengadakan pertemuan di Palembang dengan hasil berupa tuntutan kepada pemerintah pusat yaitu:

•  Muhammad Hatta dikembalikan kedudukannya sebagai wapres

•  Jenderal Nasution beserta jajarannya harus diganti

•  Pembatasan gerakan dan paham komunis melalui Undang -undang. 

Tuntutan  tersebut  tidak  ditanggapi  oleh  pemerintah  Pusat  sehingga  perwira daerah mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Rebublik Indonesia) dengan Perdana Menterinya, Syafrudin  Prawiranegara  (tokoh  Masyumi).  PRRI  mendapat  dukungan  dari daerah  Sulawesi  dengan  munculnya  gerakan  Permesta  sehingga pemberontakan ini disebut PRRI/Permesta.

Sementara itu Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang-undang Dasar gagal melaksanakan tugasnya. Keadaan ini semakin tegang dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Akhirnya presiden Sukarno  memutuskan  mengeluarkan  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  sehingga kabinet Djuanda berakhir. 

b.      Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

Pada  masa  Demokrasi  Parlementer,  bangsa  Indonesia  menghadapi permasalahan  ekonomi.  Permasalahan  tersebut  antara  lain  tingginya  jumlah mata uang yangberedar dan meningkatnyabiaya hidup. Selain itu juga pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki  kondisi  ekonomi,  pemerintah melakukan  berbagai  upaya,  untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut.

Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasidefisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara,  mengambil  kebijakan  memotong  semua  uang  yang bernilaiRp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini,jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Sistem  Ekonomi  Gerakan  Benteng  merupakan  usaha  pemerintah untukmengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnisCina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomiGerakan Banteng adalah:

1)  Menumbuhkan    kelas    pengusaha    di    kalangan    bangsa    Indonesia.

Parapengusaha   Indonesia   yang   bermodal   lemah   diberi   kesempatan untukberpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

2)  Para   pengusaha   Indonesia   yang   bermodal   lemah   perlu   dibimbing dandiberikan bantuan kredit.

3)  Para     pengusaha     pribumi     diharapkan     secara     bertahap     akan berkembangmenjadi maju.

Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3tahun (1950 - 1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerimabantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan  beban  keuangan  pemerintah  makin  besar.Tidak  dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh: 

1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

2) Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.

3) Para pengusaha pribumi sangat  bergantung pada pemerintah.

4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

6) Para pengusaha menyalah gunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari  kredit yang mereka peroleh.

Usaha pemerintah lainnya dalam usaha memulihkan ekonomi adalah nasiomalisme perusahaan asing. Hal ini dilakukan dengan pencabutan hakmilik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkanstatusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti,yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.

Usaha perbaikan ekonomi lain yang dilakukan adalah pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasike Belanda untuk merundingkan  masalah  Finansial  Ekonomi  (Finek).Perundingan  ini  dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuanFinek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagaiberikut:

1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB

2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral

3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak bolehdiikat oleh perjanjian lain.

Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehinggapemerintah   Indonesia   secara   sepihak   melaksanakan   rancangan fineknya   dengan   membubarkan   Uni   Indonesia-Belanda   pada   tanggal   13 Febuari1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.Dampak dari pelaksanaan finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjualperusahaannya,  sedangkan  pengusaha  pribumi  belum  mampu mengambil alihperusahaan Belanda tersebut. 

c.      Situasi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan  suatu sistem  pemerintahan  dengan  seluruh  keputusan  pemerintah  berpusatpada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.

Demokrasi terpimpin berawal dari peristiwa gagalnya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru. Hal ini disebabkan adanya pertentangan diantara partai politik di Konstituante.Dewan Konstituante berbeda pendapat dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompok pendukung  dasar  negara  Pancasila  dan  pendukung  dasar  negara  berdasar syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamademen dengan memasukkan   kata–kata : dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk–pemeluknya” kedalam Pembukaan UUD 1945.

Usul amandemen tersebut ditolak oleh   sebagian besar anggota Konstituante dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) berbanding 265(menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2 Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas.

Dengan memuncaknya krisis nasional dan untuk menjaga ekses–ekses politik yang mengganggu ketertiban negara, maka KSAD Letjen. A. H Nasution atas nama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), pada tanggal 3 Juni 1959 mengeluarkan peraturan No. Prt./Peperpu/040/1959 tentang larangan mengadakan kegiatan politik.

Dengan jaminan  dan dukungan dari Angkatan Bersenjata, Presiden  Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden. Keputusan Presiden R I No. 150 tahun 1959 yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat tiga hal yaitu:

1) Menetapkan pembubaran Konstituante 

2) Menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS

3) Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota–anggota DPR ditambah dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat–singkatnya.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat, TNI, Mahkamah agung serta sebagaian besar anggota DPR. Hal ini disebabkan masyarakat mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin pertama–tama adalah sebagai suatu  alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan di parlemen antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Sukarno (Harold Crouch1999;44).

Dalam rangka mengurangi peran kontrol partai politik yang menolak Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan  Presiden  No.  7  tahun 1959 yang berisi ketentuan   kewajiban partai–partai politik mencantumkan AD/ART(anggaran dasar/anggaran rumah tangga), dengan asas dan tujuan tidak bertentangan dengan Pancasila  dan UUD  1945,  serta  membubarkan  partai– partai   politik   yang   terlibat   dalam   pemberontakan–pemberontakan.   Aturan tersebut mengakibatkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis dibubarkan karena dianggap mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.

Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam  menciptakan  perdamaian  dan hubungan Internasional.  Hal  ini  tampak pada  kebijakan-kebijakan  presiden  dalam  politik  luar  negerinya,  antara  lain sebagai berikut :

•  Ikut ambil bagian dalam upaya  perdamaian di Kongo dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang bernama United Nations Operation of Congo (UNOC). 

•  Pada  tanggal 30 September 1960, presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang -ienguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan Barat serta usaha memperbaiki orgianisasi PBB. Pidato presiden Soekarno ini berjudul To Build The World a New ( membangun dunia baru )

•  Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Nonblok

•  Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian Games IV) di Jakarta 24 4 September 1962.

Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin merenggang  setelah  Barat  bersifat  pasif  dalam  masalah  pengembalian  Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis komunis erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif diganti dengan politik luar Negeri poros Jakarta  - Pnom  Pghen-Peking. Presiden Soekarno  mempertentangkan Nefo - Oldefo Indonesia dengan negara-negara Komunis termasuk dalam Blok Nefo (New Emerging Forces) terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Inggris dar Amerika Serikat. Sebagai bagian terhadap aksi menentang oldefo-Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Blok Nefo.

Konsepsi Demokrasi Terpimpin antara lain pembentukan lembaga negara baru yang ektra–konstitusional yaitu Dewan Nasional yang diketuai Sukarno sendiri dan bertugas memberi nasehat pada kabinet. Untuk pelaksanaannya dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Pada bulan Juli 1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja yang terdiri dari sembilan menteri disebut Menteri–Menteri Kabinet Inti dan 24 menteri yang disebut Menteri Muda. Dalam Kabinet Kerja tersebut, Djuanda diangkat sebagai menteri utama atau pertama dan semua menteri diharuskan melepaskan ikatan kepartaian dalam membentuk pemerintahan non–partai.

MPRS yang terbentuk tanggal 22 Juli 1959, dalam Sidang Umum I MPRS tahun 1960  menetapkan  pidato  kenegaraan  Sukarno  tanggal  17  Agustus  1959 tersebut  menjadi  “Manifesto  Politik  Indonesia”  dan  menetapkannya  sebagai GBHN.   Selanjutnya   dalam      Sidang   Umumnya   tahun   1963 menetapkan “mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup”.

Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno memperkenalkannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dianggap sebagai Manifesto Politik yang disingkat Manipol. Isi Manipol disimpulkan menjadi lima prinsip yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Manipol-USDEK dikaitkan dengan dasar negara Pancasila sehingga menjadi rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin.

Sukarno menghendaki persatuan ideologi antara Nasionalisme, Islam dan Marxis dengan doktrin Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (nasionalis), Partai NU (Agama) dan PKI (komunis) akan berperan secara bersama dalam pemerintahan disegala tingkatan sehingga menghasilkan sistem kekuatan koalisi politik. Namun pihak militer tidak setuju terhadap peran PKI di pemerintahan (Ricklefs,1991:406).

Pada  tangal  20  Januari  1961  dibentuk  Front  Nasional  yang  sesuai  dengan konsep  dan  ide  Sukarno.  Dalam  jangka  panjang,  lembaga  tersebut  akan dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Sukarno tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber Golkar juga untuk menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat sehingga membahayakan eksistensi TNI.

Peristiwa–peristiwa yang dapat diidentifikasikan sebagai penyimpangan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah:

a)  Adanya poros Jakarta–Peking

b)  Indonesia keluar dari keanggotaan PBB atas desakan PKI 

c).Timbulnya  gagasan  NEFO  (New  Emerging  Forces)  sebagai  tandingan kekuatan negara-negara Barat (Old Established Forces).

d) Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora).

Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 telah disepakati tentang pengakuan atas kedaulatan RI oleh Belanda kecuali  wilayah Irian Barat. Irian Barat akan dibicarakan satu tahun setelah KMB sebagai upaya kompromi antara kedua belah pihak.

Namun lebih dari sepuluh tahun dari kesepakatan KMB Belanda menolak menyerahkan  Irian  Barat.  Sebaliknya,  Belanda  memperkuat  kedudukannya secara militer dan politik di wilayah tersebut. Para pemimpin RI dan TNI menyimpulkan bahwa Belanda mengingkari hasil KMB sehingga pada tanggal 8

Mei 1956 Pemerintah RI memutuskan secara sepihak untuk membatalkan perjanjian KMB. Pemerintah membawa masalah ini ke forum PBB namun ketika dalam Sidang Umum PBB ke-12 tahun 1957 yang salah satu agendanya membahas Irian Barat, kembali Indonesia gagal.

Kegagalan jalur diplomasi tersebut menyebabkan Indonesia mengambil jalan radikal atau jalur konfrontasi. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengambil-alih perusahaan dan aset-aset milik Belanda di Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1960

Indonesia  memutuskan  hubungan  diplomatik  dengan  pemerintah  Kerajaan Belanda.

Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat dibahas kembali. Sekretaris Jenderal PBB U Thant (Myanmar) mengajukan  usul kepada diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker agar mengajukan proposal penyelesaian Irian yaitu Belanda menyerahkan kedaulatan   Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun. Usulan tersebut pada prinsipnya diterima pemerintah Indonesia sementara Belanda menolaknya. Belanda berencana melepaskan Irian Barat dengan membentuk Dewan Perwalian dibawah PBB dan kemudian membentuk Negara Papua Merdeka.

Sikap Belanda tersebut langsung disambut semangat konfrontasi dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dalam pidato rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19  Desember  1961,  Presiden  Sukarno  mengeluarkan  suatu  komando  untuk pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikora (Tri Komando rakyat), yang berisi sebagai berikut:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda

2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

3.Bersiaplah  untuk  mobilisasi  umum  mempertahankan  kemerdekaan  dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa

Disusun Komando Mandala Siaga (Kolaga)   untuk merebut Irian  Barat yang dipimpin oleh Panglima Kostrad,Mayjen Suharto yang merupakan gabungan antarangkatan dan bertanggung jawab   langsung kepada Presiden selaku Panglima Tertinggi RI. Operasi yang dilakukan KOLAGA dimulai dengan operasi pendahuluan yang bersifat pengintaian dan sandiyudha. Dalam operasi pendahuluan tersebut terjadi pertempuran di Laut Arafura antara satuan TNI–AL dengan pasukan Belanda yang menyebabkan gugurnya Komodor Yos Sudarso. Situasi yang menuju pada perang besar memaksa pemerintah Belanda melakukan kebijakan diplomasi kembali dengan Indonesia. Pemerintah Belanda juga mendapat tekanan dari negara–negara Blok Barat agar  berunding dengan Indonesia, untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik.

Pada  tanggal  15  Agustus  1962  ditandatangani  perjanjian  antara  Indonesia – Belanda di New York sehingga disebut Perjanjian New York. Perjanjian ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diusulkan Ellswort Bunker dari Amerika Serikat, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah dalam konflik Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat (Notosusanto,

1977: 115).

Untuk penyerahan administrasi di Irian Barat dari pemerintah Belanda kepada PBB dibentuklah UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)  yang akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sebelum 1 Mei 1963.  Indonesia menerima kewajiban untuk melaksanakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) sebelum akhir tahun 1969.  Pada tanggal 31 Mei 1963 pemerintah RI menerima Irian Barat yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan Pepera. Akhirnya konflik Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat berakhir dengan pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1963. 

d.      Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Dengan kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian, kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barng konsumsi naik dan biaya hidup meningkat. Masalah operasi pemulihan keamanan dengan adanya berbagai pemebrontakan di Indonesia seperti PRRI/Permesta dan DI/TII serta perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat menjadi salah satu sebab utama kemerosotan ekonomi. Sementara itu,PKI  berpendapat  bahwa  kemerosotan ekonomi  ini  disebabkan    Indonesia menjalankan sistem kapitalisme dan feodalisme.

Pasca operasi pembebasan Irian Barat, pemerintah berusaha merehabiltasi perekonomian Indonesia. Rencana tersebut disusun dalam suatu konsepsi yang disebut  Konsepsi Djuanda. Namun dalam pelaksanaannya , banyak mengalami kendala-kendala.

Pada  masa  Demokrasi  Terpimpin,  pemerintah  berupaya  mengatasi permasalahan ekonomi dengan mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin.

Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin.Tujuan  utama  Dekon  adalah  untuk  menciptakan  ekonomi  nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luarnegeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri).Pada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masaDemokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. 

Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran  belanja  negara  setiaptahunnya  terus  meningkat  tanpa  diimbangi dengan  pendapatan  negara  yangmemadai.  Salah  satu  penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar,  yang  lebih  bersifat  politis.Akibatnya,  ekonomi  semakin  terpuruk. Harga  barang-barang  naik  mencapai  200-300%  pada  tahun  1965  sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uangbaru). Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan  Rakyat  (Tritura).Puncak  dari  segala  krisis  ini  adalah  terjadinya peristiwa pemberontakan G-30-S pada tanggal 1 Oktober 1965.

source : modul belajar mandiri pppk Pembelajaran 4. Kehidupan Bangsa Indonesia Masa Revolusi, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi , kemdikbud

Baca Juga

Bagikan Artikel