Beberapa   kebijakan   yang   dikeluarkan   oleh   Habibie   tampaknya   belum memuaskan banyak pihak sehingga banyak anggota MPR/DPR yang di dalam Sidang Umum tahun 1999 menolak hasil pertanggung jawaban Habibie, Sehingga terjadi perubahan peta politik di mana Habibie mundur setelah pertanggung jawabannya ditolak. Akhirnya pencalonan pun terpecah menjadi 2 kubu yaitu Megawati yang dicalonkan PDI-P dan Gus Dur yang dijagokan oleh Poros   Tengah.   Abdurrahman   Wahid   kemudian   terpilih   sebagai   Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.

K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang umum MPR 1999 memberi harapan yang besar bagi bangsa Indonesia. Harapan besar itu pada umumnya bersumber dari keinginan kolektif agar kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nasional segera pulih kembali setelah selama lebih dari 2 tahun bangsa Indonesia terpuruk di landa krisis ekonomi dan politik yang begitu dahsyat. Setelah menjadi Presiden, K. H. Abdurahman Wahid membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam cabinet tersebut. 

Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan Departemen Penerangan. Dimasa Orde Baru Departemen penerangan merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers, dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia semakin terjamin. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI tentang larangan terhadapPartai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.

Setelah dilantik menjadi Presiden, Gus Dur dihadapi pada persoalan konflik dibeberapa  daerah  di  Indonesia.  Menghadapi  hal  itu,  setelah  pengangkatan dirinya  sebagai  Presiden,  Abdurahman  Wahid.  melakukan  pendekatan  yang lunak terhadap daerah-daerah yang berkecamuk. Terhadap Aceh, Abdurahman Wahid. memberikan opsi referendum otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dilakukan Abdurahman Wahid. dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Netralisasi Irian Jaya, dilakukan Abdurahman Wahid. pada 30 Desember 1999 dengan mengunjungi ibukota Irian Jaya. Selama kunjungannya,  Presiden  Abdurahman  Wahid  berhasil  meyakinkan  pemimpin - pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

Dua tahun kepemimpinan Gus Dur

Selama berkuasa Presiden Gus Dur dinilai gagal menjalankan pemerintahannya. Gus dur melakukan pemecatan anggota kabinetnya secara sepihak tanpa sepengetahuan wakil presiden, adanya kasus buloggate dan bruneigate,yang secara tidak langsung melibatkan presiden Gus Dur,kasus ini menimbulkan memorandum I dan II oleh anggota DPR yang tidak diperhatikan oleh Presiden Gus Dur. Gus Dur pada saat itu memberhentikan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Menkopolam, karena tidak mau mengumumkan keadaan darurat. Amien  Rais  yang  saat  itu  menjadi  ketua  MPR  mengatakan  bahwa  siding istimewa MPR dapat dipercepat dari 1 Agustus menjadi 23 Juli 2001. Sebagai bentuk perlawanan kepada DPR, Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit pada tanggal 23 Juli 2001,yang isinya antara lain:

(1) membekukan MPR RI dan DPR RI, 

(2) mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun, 

(3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru. Akan tetapi dekrit ini ditolak oleh DPR melalui mekanisme votting dalam Sidang Istimewa MPR, karena dianggap melanggar haluan negara.

Gus dur dilengserkan dari Presiden

Fatwa Mahkamah Agung juga mengganggap dekrit tersebut tidak konstitusional, dimana kedudukan MPR dan DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Kemudian, berdasarkan hasil sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001, Presiden Gus dur dilengserkan dari jabatan Presiden yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri.

Terpilihnya Megawati menjadi Presiden Indonesia ke lima Indonesia karena posisinya sebagai wakil Presiden Gus Dur yang dilengserkan berdasarkan hasil sidang istimewa MPR, sehingga otomatis beliau naik menjadi Presiden. Pada tanggal 23 Juli 2001 Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh Megawati salah satunya membangun tatanan politik baru, yaitu dengan amandemen UUD 1945.

Dengan selesainya amandemen keempat UUD 1945, tugas pemerintah selanjutnya melakukan penyesuaian seluruh ketentuan perundangan yang ada dengan muatan UUD 1945 yang telah diamandemen. Di sisi lain pemerintah juga menyusun peraturan perundangan yang belum dimiliki, agar amanat konstitusi bisa dilaksanakan dengan baik. Perubahan UUD 1945 ini juga memuat tentang adanya upaya untuk menyetarakan lembaga-lembaga Negara, sehingga dapat mekanisme check and balances yang lebih memadai, demi mendorong demokratisasi lembaga-lembaga negara tersebut.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum 2004 nanti merupakan agenda baru dalam politik Indonesia. Indonesia mengalami beberapa kemajuan politik, karena Indonesia melakukan pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan bertugas untuk masa jabatan yang pasti.

Pada pemerintahan Megawati pula pemilu secara langsung direncakanan pada tahun 2014. Langkah awal dari pemerintahan Megawati Soekarno putri tentang partai politik adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang Undang No 3 tahun 1999 menjadi Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang partai politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 sangat ketat, dengan demikian disiplin partai politik peserta pemilu sangat menentukan  suksesnya penyelenggaraan  Pemilu.  Berdasarkan  verifikasi  administrasi  dan  verifikasi faktual yang dilakukan KPU, dari 49 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu, yang memenuhi syarat hanya 24 partai politik saja. Partai politik yang lolos verifikasi faktual dan verifikasi administrasi dinyatakan sebagai peserta pemilu.

Untuk tetap mempertahankan negara kesatuan, pemerintahan Megawati Soekarnoputri telah menentukan berbagai kebijakan, yaitu pertama direalisasikan desentralisasi kewenangan yang dikenal dengansebutan otonomi daerah dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.Pada 5 Juli 2004 diadakan pemilihan umum secara langsung untuk memilih anggota legislative  serta Presiden dan wakil Presiden. Pemilu tahun 2004  ini  diikuti  oleh  24  partai politik. 

 Megawati  yang  pada  saat  itu  menjadi Presiden, kembali mencalonkan dirinya menjadi presiden berdampingan dengan K.H Hasyim Muzadi untuk menghadapi empat pasangan calon lainnya.Empat pasangan lainnya adalah Wiranto-Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.Hasil pemilu 2004 yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan secara langsung dengan dua putaran pemilu (karena pada putaran pertama tidak ada pasangan yang mendapatkan suaran diatas 50%) menghasilkan pemenang, Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla. Terpilihnya  Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY)  sekaligus menandakan berakhirnya  era  Megawati  sebagai Presiden Indonesia. 

SBY bersama pasangannya Jusuf Kalla menjadi Presiden dan pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilu. Pada pemilihan umum berikutnya pada tahun 2009, SBY juga mampu memenangkan pemilu dengan wakil  yang berbeda yakni Boediono.  Pada  periode  pertama  menjadi Presiden Indonesia, SBY kemudian menyusun kabinet kerjanya yang dinamakan dengan Kabinet Indonesia Bersatu I, dan pada periode kedua kabinetnya dinamakan  dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Proporsi menteri yang disusun oleh SBY saat menjadi Presiden tidak semuanya berasal dari partai politik,SBY juga  mengangkat  menteri  dari  kalangan  profesional  yang  memang  sudah memiliki rekam jejak positif. 

Baca Juga

Bagikan Artikel