Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Situasi Politik pada Masa Demokrasi Liberal

 

Situasi Politik pada Masa Demokrasi Liberal

Masa  Demokrasi  Liberal  adalah  masa  ketika  pemerintah  Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang- undang negara. Masa Demokrasi Liberal disebut pula masa Demokrasi Parlementer, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip parlemen. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6

Juli 1959.Pada masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilas pemerintahan.Hal ni dibuktikan dengan munculnya gerakan separatis pemberontakan di berbagai daerah dan jatuh bangunnya kabinet.  Hanya  dalam  rentang  waktu  10  tahun terdapat 8kali pergantian kabinet yaitu:

1)      Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)

Kabinet  ini  merupakan  koalisi  dari  beberapa  partai  dengan  intinya  Partai Masyumi. Program kabinet ini antara lain:

  Usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban

  Konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan

  Perbaikan institusi Angkatan Perang

  Penyelesaian Irian Barat

  Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan luar negeri pemerintahan Natsir adalah bebas dan netral namun tetap bersimpati pada negara–negara Barat. Pada bulan September 1950 Indonesia diterima sebagai anggota PBB (Ricklefs,1991: 363). Sementara itu permasalahan yang dihadapi kabinet tersebut adalah:

•  Terganggunya  stabilitas  keamanan  (adanya  pemberontakan  RMS dan DI/TII Kartosuwiryo).

•  Kegagalan membentuk pemerintahan koalisi antara Masyumi dan PNI

•  Belanda menolak pengembalian atas Irian Barat (hasil keputusan    KMB, masalah  Irian  Barat  akan  diselesaikan  dalam  kurun  waktu  satu  tahun setelah KMB tahun 1949).

Kegagalan perundingan Indonesia-Belanda tentang Irian Barat, menimbulkan mosi  tidak  percaya  dari  parlemen  terhadap  pemerintahan  Natsir.  Krisis  ini bertambah dengan adanya mosi dari Hadikusumo (PNI) berkaitan pencabutan PP  no  39/1950  tentang  DPRS  dan  DPRDS  yang  diakomodasi  parlemen sehingga kabinet Natsir jatuh.

2)      Kabinet Sukiman (April 1951-Pebruari 1952)

Setelah kabinet Natsir jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi)  dan  Sidik  Joyosukarto  (PNI)  untuk  membentuk  kabinet  koalisi. Program kabinet ini adalah:

•  Pelaksanaan politik Luar negeri bebas aktif

•  Perjuangan diplomasi merebut Irian Barat

•  Persiapan penyelenggaraan Pemilu I

•  Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat dan perbaikan hukum agraria

•  Keamanan, menjamin keamanan dan ketenteraman.

Kabinet Sukiman akhirnya jatuh disebabkan dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dengan melakukan persetujuan MSA (Mutual Security Act) dengan Amerika Serikat tahun 1951. MSA merupakan persetujuan   bantuan   ekonomi   dan   persenjataan   dari   USA   kepada Indonesia.

3)      Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953)

Program kabinet Wilopo adalah:

•  Persiapan Pemilu (pemilihan konstituante,DPR dan DPRD)

•  Kemakmuran, pendidikan dan keamaanan

•  Pelaksanaan politik bebas aktif

•  Pengembalian Irian Barat dalam NKRI Permasalahan yang dihadapi kabinet Wilopo adalah:

•  Munculnya gerakan separatis

•  Keadaan perekonomian dan politik belum membaik

•  Persoalan Irian Barat belum selesai

•  Munculnya peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa 17 Oktober terjadi ketika sekelompok perwira militer yang kehilangan jabatannya    disebabkan  mereka  memaksa Presiden Sukarno  untuk membubarkan parlemen (Herbert Feith, 1995:14). Hal ini bermula dari usaha perwira militer seperti Kepala Staf Angkatan Perang Repubklik Indonesia Kolonel T.B. Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A H Nasution berencana melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi kekuatan TNI dengan memperkecil jumlah prajurit namun berjiwa profesional dan berdisiplin. Rencana rasionalisasi tersebut dalam  rangka penghematan  Anggaran  Belanja  Negara. Program tersebut ditentang oleh kalangan militer sendiri terutama dari mantan pasukan   PETA   dan   Laskar–laskar   serta   Parlemen.   

Bahkan   parlemen mengadakan sidang menuntut diadakannya pergantian pucuk pimpinan militer. Sementara itu pihak TNI mengganggap bahwa apa yang dilakukan parlemen sebagai bukti bahwa DPRS melakukan intervensi dalam urusan internal TNI–AD. Akhirnya tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi yang diprakarsai militer mendesak  pada  presiden  untuk  membubarkan   DPRS.   Presiden   Sukarno menolak tuntutan tersebut bahkan A.H. Nasution dicopot dari jabatannya diganti dengan Kolonel Bambang Sugeng.

Dampak dari peristiwa tersebut mempengaruhi masalah pemerintahan termasuk kedudukan kabinet Wilopo. Kabinet ini semakin lemah ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa di Sumatra Timur. Kasus Tanjung Morawa bermula pihak keamanan berusaha memindahkan para penghuni liar dari tanah-tanah perkebunan milik Belanda. Hal ini berkaitan dengan  hasil persetujuan KMB yang mengijinkan pengusaha-pengusaha asing kembali mengurusi tanah-tanah perkebunannya yang ditinggalkannya. Penghuni liar tersebut telah dihasut oleh PKI untuk mempertahankan tanahnya sehingga terjadi tindak kekerasan yang menimbulkan korban pada masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya pada presiden Sukarno.

4)      Kabinet Ali Sastroamidjoyo I(Juli 1953-Juli 1955)

Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan partai NU serta partai-partai kecil lainnya. Sementara Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) berada diluar pemerintahan. Program kerja kabinet ini antara lain:

•  Pengindonesiaan   perekonomian   dan   memberi   kesempatan   kepada pengusaha pribumi. 

•  Pelaksanaan perekonomiaan Ali Baba yaitu kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghua dalam bidang perekonomian di Indonesia.

Program kabinet Ali I yang menonjol adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 –25 April 1955. Dalam KAA tersebut juga merekomendasikan dukungan kepada Indonesia tentang masalah Irian Barat. Pada akhirnya kabinet ini juga mengembalikan mandatnya pada presiden tanggal 24 Juli 1955. Penyebabnya adalah masalah pergantian KSAD (Komando Staf Angkatan  Darat)  yang  masih  berkaitan  dengan  peristiwa  17  Oktober  1952. Kabinet  Ali  berkeinginan  mengangkat  KSAD  dari  kelompok  TNI  yang  anti peristiwa 17 Oktober yaitu Kolonel Bambang Utoyo namun petinggi TNI menolak dengan alasan bahwa dalam tradisi TNI, pengangkatan KSAD didasarkan pada senioritas dan kecakapan (Muhaimin, 2002:84). 

Parlemen akhirnya mengajukan mosi  tidak  percaya  kepada  Kabinet  Ali     yang     dianggap  tidak  mampu menghadapi tekanan TNI-AD sehingga   mengembalikan mandatnya kepada presiden.  Meskipun  menurut  sistem  politik  bahwa  yang  dapat  menjatuhkan kabinet adalah partai-partai politik di parlemen tetapi momen jatuhnya kabinet Ali I disebabkan oleh kekuatan Angkatan Darat. Namun kabinet ini merupakan kabinet terlama yang dapat bertahan pada masa demokrasi parlementer.

5)      Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

Setelah berlangsung perundingan   yang rumit pasca jatuhnya Kabinet Ali yang pertama  (  Ali  I),Burhannudin  Harahap  (Masyumi)  berhasil  menyusun  kabinet yang  didukung  oleh  Masyumi,PSI  dan  Partai  NU.  Program  kabinet  tersebut antara lain:

•  Pemberantasan korupsi (antara lain dengan menangkap mantan Menteri Kehakiman  Kabinet  Ali  I  yaitu  Jody  Gondokusumo  dengan  tuduhan korupsi).

•  Pelaksanaan pemilu I Untuk mengurangi  ketegangan dengan militer, Perdana  Menteri  Burhannudin mengangkat  kembali  A.  H  Nasution   sebagai  KSAD.   Hal  ini  disebabkan pemerintah menginginkan dukungan militer untuk menjaga stabilitas keamanan berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilu. 

Kabinet Burhanudin berhasil menyelenggarakan pemilu I di Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut:

–29 September 1955 memilih anggota DPR

–15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante

6)      Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957)

Kabinet Ali II merupakan kabinet koalisi partai–partai besar hasil pemilu 1955 kecuali PKI sehinggga terdiri atas PNI,Masyumi dan Partai NU. Program kabinet  tersebut  disebut  dengan  Rencana  Lima  Tahun,  dengan  agenda sebagai berikut:

•  Perjuangan merebut Irian Barat

•  Pembentukan daerah-daerah otonom

•  Pemilihan anggota DPRD

•  Perbaikan nasib buruh dan pegawai

•  Menyehatkan keuangan negara

•  Pergantian ekonomi kolonial menjadi nasional (Notosusanto,1977:96). Permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  kabinet  dalam  melaksanakan agenda pemerintahan adalah:

•  Timbulnya semangat anti Cina di masyarakat

•  Hubungan memburuk dengan Belanda karena pengingkaran pemerintah Indonesia terhadap persetujuan hutang-hutangnya dalam kesepakatan KMB

•  Penyelundupan barang-barang import

•  Ketidakpuasan daerah (terutama Sumatera dan Sulawesi) tentang alokasi beaya pembangunan antara daerah dan pusat.

7)      Kabinet Djuanda (April 1957–Juli 1959)

Kabinet tersebut merupakan Zaken Kabinet, dengan programnya terdiri 5 (lima) pasal (Panca Karya) sehingga disebut kabinet karya Program kerjanya adalah:

•  Membentuk Dewan Nasional

•  Normalisasi situasi negara dan mempergiat pembangunan

•  Perjuangan merebut Irian Barat

•  Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB ( Notosusanto,1977:98). 

Posisi kabinet Djuanda sangat kuat karena negara dalam keadaan bahaya sehingga yang berperan adalah presiden dan TNI sehingga parlemen tidak dapat mengeluarkan mosi untuk menjatuhkan kabinet. Pemerintah juga membentuk Dewan Nasional yang diketuai Sukarno, bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat serta bertugas sebagai penasehat dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan. Namun pada prakteknya, pembentukan Dewan Nasional tersebut untuk memperkuat  otoritas  Sukarno  serta  sebagai  forum  tandingan  bagi  pengaruh partai-partai politik di pemerintahan. Dewan Nasional yang ektra-konstitusional tersebut menurut Sukarno berkedudukan lebih tinggi dari kabinet karena dewan tersebut mencerminkan seluruh bangsa sedangkan kabinet hanya mencerm inkan parlemen (Mahfud M D,2000: 54).

Dalam perkembangannya, pemerintahan tetap tidak berhasil mengatasi berbagai krisis, bahkan pergolakan di daerah semakin meningkat. Para perwira militer di daerah seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, Let. Kol Ahmad Husein dan Let. Kol Samual mengadakan pertemuan di Palembang dengan hasil berupa tuntutan kepada pemerintah pusat yaitu:

•  Muhammad Hatta dikembalikan kedudukannya sebagai wapres

•  Jenderal Nasution beserta jajarannya harus diganti

•  Pembatasan gerakan dan paham komunis melalui Undang -undang. 

Tuntutan  tersebut  tidak  ditanggapi  oleh  pemerintah  Pusat  sehingga  perwira daerah mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri. Pada tanggal 15 Pebruari 1958 Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Rebublik Indonesia) dengan Perdana Menterinya, Syafrudin  Prawiranegara  (tokoh  Masyumi).  PRRI  mendapat  dukungan  dari daerah  Sulawesi  dengan  munculnya  gerakan  Permesta  sehingga pemberontakan ini disebut PRRI/Permesta.

Sementara itu Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun Undang-undang Dasar gagal melaksanakan tugasnya. Keadaan ini semakin tegang dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Akhirnya presiden Sukarno  memutuskan  mengeluarkan  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  sehingga kabinet Djuanda berakhir. 


source : modul belajar mandiri pppk Pembelajaran 4. Kehidupan Bangsa Indonesia Masa Revolusi, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi , kemdikbud

Posting Komentar untuk "Situasi Politik pada Masa Demokrasi Liberal"