Pendudukan Jepang di Indonesia sangat membawa dampak yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Walaupun hanya menguasai Indonesia dalam waktu yang singkat, namun beberapa kebijakan pemerintah Pendudukan Jepang cukup memberikan dampak positif dan negatif ke berbagai bidang dan memiliki pengaruh hingga masa setelahnya. Dampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa Pendudukan Jepang adalah.

1). Dampak Bidang Sosial

Kebijakan dalam bidang sosial ini juga dianggap mimiliki sisi yang kelam karena banyaknya korban yang jatuh. Tetapi ada juga kebijakan yang dianggap memberikan dampak baik yang juga bisa dirasakan hingga sekarang. Adapun beberapa dampak pendudukan Jepang dalam bidan sosial dapat tercermin pada kebijakan-kebijakan berikut:

• Kerja Paksa (Romusha)
Romusha merupakan sebuah kebijakan pada masa Jepang dengan mempekerjakan secara paksa masyarakat Indonesia ke proyek- proyek pembangunan Pemerintah Jepang. Mereka awalnya diambil ditiap-tiap desa di Indonesia dengan cara paksa. Dampak yang terjadi jelas bahwa mereka yang menjadi Romusha akan mengalami siksaan fisik jika tidak bekerja sesuai dengan target, mengalami kelaparan, hinggal meninggal dunia. Namun tidak itu saja, dampak penerapan Romusha juga meluas ke berbagai hal misalnya penurunan angka produksi tanaman, mengingat bahwa sebagian romusha juga merupakan petani. Kehilangan para petani ini mengurangi pekerja dalam sebuah lahan yang berimbas pada penurunan produksi dalam komoditas tertentu. Dampak lainnya yang bisa dirasakan adalah mengenai persoalan kemiskinan yang melanda keluarga-keluarga para romusha. Sebagian romusha yang diambil juga merupakan pencari nafkah keluarganya.

• Jugun Ianfu
Jugun Ianfu merupakan wanita-wanita yang dipekerjakan secara paksa untuk menjadi pemuas nafsu tentara-tentara Jepang di Indonesia. Sama seperti Romusha, para Jugun Ianfu ini diambil dari gadis-gadis yang telah cukup usia (terutama usia matang secara seksual).

• Tonarigumi
Kebijakan lain pada masa pemerintahan Jepang yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia adalah Tonarigumi. Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang mirip dengan sistem Rukun Tetangga (RT) yang kita kenal sekarang. Tonarigumi merupakan sebuah struktur masyarakat yang dibuat oleh Jepang yang membatasi jumlah penduduk pada sebuah wilayah kecil. Tonarigumi pertamakali diperkenalkan pada tahun 1944 dan dibawahkendali dari Rikugun atau angkatan darat Jepang yang kemudian menyebar ke Kaigun (angkatan laut) karena sistem yang serupa juga diadopsi di wilayah timur Indonesia, wilayah kekuasaan kaigun (Oktorino, 2013).

Ketika Pemerintah Pendudukan Jepang berakhir di Indonesia sistem ini dihapuskan. Namun oleh pemerintah Indonesia sistem ini diadopsi dan dirubah namanya seperti yang kita ketahui sekarang dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Hanya saja perbedaannya jika pada masa Jepang, sistem ini lebih banyak digunakan untuk urusan kerja paksa dan militer. Namun pemerintah Indonesia mengadopsinya untuk urusan administrasi sipil.

2). Dampak Bidang Ekonomi

Dampak di bidang perekonomian pada masa Jepang juga cukup terasa oleh masyarakat Indonesia. Penerapan sistem ekonomi autharki yang ketat membuat kehidupan masyarakat Indonesia ketika itu cukup sulit. Tetapi diluar itu ada beberapa kebijakan pemerintah Jepang terkait dengan masalah ekonomi yang memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu:

• Pertanian dan Perkebunan
Pada masa pendudukan Jepang orientasi pertanian dan perkebunan berbeda dengan yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa orientasi Jepang lebih mengarah pada ekonomi perang sedangkan Belanda pada profit atau keuntungan. Sehingga ini berpengaruh pada berbagai sektor pendapatan termasuk dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan pada masa Belanda lebih ditekankan pada penanaman produk yang laku dipasaran dunia seperti kopi, gula, teh, dan lain-lain. Maka Jepang lebih mengutamakan pada produk-produk yang berguna untuk menunjang peperangan yang sedang mereka jalani yaitu perkebunan jarak dan pertanian padi (Kurasawa, 1993).

Tanaman padi merupakan logistik pangan yang utama baik bagi tentara Jepang maupun untuk masyarakat Indonesia secara umu dibagian barat. Makanan ini merupakan makanan pokok yang penting namun cukup langka dikalangan masyarakat Indonesia sendiri. Pemerintah Jepang mewajibkan masyarakat yang memiliki lahan untuk menanam padi (Lucas, 1989).

Penanaman buah jarak di Indonesia pada masa Jepang benar-benar sangat diperhatikan. Pemerintah Jepang mencoba untuk meningkatkan produksi tanaman ini, tujuannya sudah jelas karena tanaman ini mengandung minyak yang berguna sebagai pelumas dan bahan bakar mesin-mesin perang Jepang (Kurasawa, 1993).

• Keuangan.
Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia juga memiliki serangkaian kebijakan terkait dengan masalah keuangan dan moneter. Mata uang yang berlaku pada masa ini adalah mata uang Jepang dan Rupiah, sedangkan mata uang Belanda tidak berlaku pada masa ini. namun apa yang dilakukan oleh Jepang dengan memberlakukan mata uang baru ini justru membawa masalah moneter yang baru di Indonesia. Pada masa Jepang, tingkat inflasi naik akibat terlalu banyaknya uang yang tersebar di masyarakat (Ricklefs: 2010: 425). Salah satu upaya diambil oleh pemerintah Jepang adalah selain mengurangi jumlah peredaran uang, pemerintah juga mengkampanyekan aksi Gerakan Menabung.

3) Dampak Bidang Budaya.

Dalam bidang budaya pendudukan Jepang juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa hal terkait dengan masalah budaya yang diterapkan pada masa Jepang adalah hal yang dilarang pada masa Kolonial Belanda. Adapun beberapa hal yang terkait dengan bidang budaya yang memberikan dampak pada masyarakat Indonesia pada masa Pendudukan Jepang, yaitu:

• Pendidikan
Pada umumnya sistem pendidikan yang dianut hampir mirip dengan masa sekarang jika mengacu pada jenjang sekolah misalnya: pendidikan dasar (Gokumin Gakko) yang dilaksanakan selama 6 tahun, kemudian meneruskan ke pendidikan lanjutan (Shoto Chu Gakko) selama 3 tahun, kemudian diteruskan kembali ke pendidikan menengah (Kogyo Gakko) dan pendidikan kejuruan selama 3 tahun.

• Penggunaan Simbol-simbol Indonesia.
Pada masa Pendudukan Jepang, penggunaan simbol-simbol Indonesia cukup longgar dan tidak seketat pada masa Kolonial Belanda. Simbol-simbol yang dimaksud di sini seperti penggunaan Bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pengibaran bendera merah putih. Pada masa Belanda jelas hal-hal ini merupakan sesuatu yang dilarang dan bisa diperkarakan secara kriminal dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun pada masa Pendudukan Jepang hal-hal semacam tidak lagi dilarang, terutama pada masa awal masuknya Jepang. Pada bagian awal telah disinggung bahwa Jepang memperbolehkan penggunaan pemakaian simbol-simbol ini karena mereka membutuhkan simpati dari masyarakat Indonesia.. Namun lagu kebangsaan Indonesia akhirnya dilarang karena dianggap justru lebih meningkatkan nasionalisme sebagai seorang Indonesia dari pada Jepang. Hingga akhirnya lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan adalah lagu Kimigayo saja (Pringgodigdo, 1952: 13)

• Pengaruh Budaya Jepang di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (Seikerei dan Tarikh Sumera)
Pada masa ini pendudukan Jepang beberapa budaya Jepang dipopulerkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia. Salah satu yang dipakai adalah kalender Jepang atau Tarikh Sumera. Kalender ini mulai di pakai di Indonesia sejak Jepang menguasai Indonesia tahun 1942. Pada waktu itu tahun 1942 diubah menjadi tahun 2602 sesuai dengan penanggalan Tarikh Sumera. Salah satu implikasi langsung dari penggunaan kalender ini adalah masyarakat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hari Tenchosetsu atau hari kelahiran Kaisar Hirohito (Hermokusumo, 1984: 8)

Selanjutnya ada budaya lain yang berhubungan dengan masalah religius yang diperkenalkan di Indonesia yaitu Seikerei. Seikerei adalah prosesi melakukan penghormatan kepada matahari terbit dengan cara membungkukkan badan kearah matahari tersebut.

Baca Juga

Bagikan Artikel