a.    Proses Terbentuknya UUD Negara RI Tahun 1945

Persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung antara 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar.  Pada tanggal 10 Juli 1945 dilakukan perumusan akhir isi dasar negara. Pada persidangan tersebut juga dibahas Rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk soal pembukaannya/mukadimah. Pembahasan tersebut dilakukan oleh   Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian, keesokan  harinya,  tanggal  11  Juli  1945,  Panitia  Perancang  Undang-Undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta.

Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya kepada seluruh anggota BPUPKI. Dalam kesempatan tersebut, Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia melaporkan tiga hal yang dihasilkan oleh panitia, yaitu:

1) Pernyataan Indonesia Merdeka yang rumusannya diambil dari tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang.

2) Pembukaan Undang-Undang Dasar yang rumusannya diambil dari seluruh isi Piagam Jakarta.

3)   Undang-Undang Dasar beserta batang tubuhnya.

Seluruh anggota BPUPKI menerima dengan bulat hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno.   Setelah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka selesailah tugas dari BPUPKI. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1945 badan tersebut dibubarkan. Kemudian, Pemerintah Jepang membentuk   Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyunby Inkai. Untuk keperluan pembentukan panitia tersebut,  pada tanggal 8 Agustus 1945, Ir Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Saigon untuk memenuhi panggilan Jenderal Besar Terauchi.   Dalam pertemuan tersebut Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua dan dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai anggota. PPKI mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 Orang.

Setelah pertemuan di Saigon terjadi dua peristiwa yang sangat bersejarah dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, tanggal 14 Agustus 1945 Jepang  menyerah  tanpa  syarat.  Kedua,  pada  tanggal  17  Agustus  1945  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaannya.  Kemudian,  pada  tanggal  18 agustus 1945, PPKI bersidang dengan agenda utama mengesahkan rancangan Hukum  Dasar  dengan  pembukaannya  serta  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden.

Dalam proses pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum    mengesahkan    Preambul,    Mohammad    Hatta    terlebih    dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat  Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Mohammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Mohammad Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya” di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan  “Yang Maha Esa”. Pada akhirnya semua anggota PPKI menyepakati rancangan Hukum Dasar beserta pembukaannya disahkan menjadi hukum dasar tertulis yang kemudian  disebut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 yang didalam pembukaannya terdapat sila-sila Pancasila.

UUD Negara RI Tahun 1945 haruslah dipahami tidak terpisah dari sistem nilai pancasila yang terkandung di dalamnya. Bahkan, di samping UUD 1945 dalam pengertian konstitusi tertulis, ada pula konstitusi dalam arti yang tidak tertulis dalam naskah UUD 1945, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam kenyataan hidup bangsa, tercakup juga ke dalam pengertian konstitusi dalam pengertian luas. Oleh karena itu, dapat dikembangkan pengertian bahwa pancasila tidak dapat lagi dipisahkan dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 dapat tumbuh (evolving) sesuai dengan kebutuhan zamannya, tetapi keduanya tetap tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk ini, penting dikembangkan  pemahaman  bahwa  UUD  1945  ada  roh,  ‘the  spirit’,  yaitu Pancasila. Orang tidak dapat dan tidak boleh memahami pasal-pasal UUD 1945 terlepas  dari  rohnya  atau  dari  spiritnya,  yaitu  kelima  nilai  Pancasila  itu, sebaliknya, wacana tentang Pancasila sebaliknya juga tidak lagi dilihat dan dipandang  secara  berdiri  sendiri  tanpa  penjabarannya  dalam  haluan-haluan negara (states policies) sebagaimana yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pengesahan  UUD  1945  dikukuhkan  oleh  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945  Indonesia  disusun  pada masa  Sidang  Kedua  Badan  Penyelidik  Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatra ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Tanggal 18  Agustus 1945, PPKI mengesahkan  UUD  1945  sebagai  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia.

b. Periode Berlakunya UUD Negara RI Tahun 1945

1)   Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) 

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena  Indonesia  sedang  disibukkan  dengan  perjuangan  mempertahankan kemerdekaan.    Maklumat    Wakil    Presiden    Nomor    X    pada    tanggal 16

Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.

2)   Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan  dan  bentuk  negaranya federasi yaitu  negara  yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan    dari    UUD    1945    yang    mengamanatkan    bahwa    Indonesia adalah Negara Kesatuan.

3)   Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering  disebut  Demokrasi  Liberal.  Pada  periode  ini  pula  kabinet  selalu  silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia.

4)   Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada  tanggal 5  Juli 1959,  Presiden Soekarno mengeluarkan  Dekrit  Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang- undang  dasar,  menggantikan Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

a)   Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara

b)   MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

5)   Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan:

a)  Ketetapan   MPR   Nomor   I/MPR/1983 yang   menyatakan   bahwa   MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya

b)  Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

c)  Undang-Undang   Nomor   5   Tahun   1985 tentang    Referendum,   yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983. 

6)   Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999

Pada    masa    ini    dikenal    masa    transisi.    Yaitu    masa    sejak Presiden Soeharto digantikan  oleh B.J.Habibie sampai  dengan  lepasnya Provinsi  Timor Timur dari NKRI.

7)   Periode Perubahan UUD 1945

Salah   satu   tuntutan   Reformasi   1998   adalah   dilakukannya   perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945  antara  lain  karena  pada  masa  Orde  Baru,  kekuasaan  tertinggi  di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam  kurun  waktu  1999-2002,  UUD  1945  mengalami  4  kali  perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: 

Baca Juga

Bagikan Artikel